Muhammadiyah Dukung Pemerintah Revisi UU ITE

JAKARTA, LDKMU – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyetujui gagasan Presiden Jokowi untuk merevisi UU ITE yang sebenarnya sejak awal ditentang oleh berbagai kalangan.

“Beberapa pasal dalam UU ITE tumpang tindih dengan UU lain. Dalam pelaksanaannya UU ITE dijadikan alat politik-kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan,” tegas Mu’ti pada Selasa (16/2) di Jakarta.

Walaupun UU ITE tahun ini tidak ada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Mu’ti meminta Pemerintah bisa memproses gagasan Presiden tersebut dan mengajukan kepada DPR sesuai mekanisme yang berlaku.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun jika implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi.

“Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” jelas Jokowi.

Presiden juga mengatakan bahwa belakangan ini sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya.

“Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati,” tegas Presiden Jokowi. (ppmuh)

Sumber : Suaramuhammadiyah.id

About Admin

Check Also

Prof Azyumardi: Muhammadiyah Organisasi Islam Terbesar di Dunia

GRESIK, Suara Muhammadiyah – Prof Azyumardi Azra, CBE menyebut Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di dunia hal ini dalam pendidikan. Bukan hanya di kalangan Islam, melainkan juga di kalangan agama-agama lain. Tidak ada organisasi lain di suatu negara tertentu yang memiliki lembaga pendidikan sebesar Muhammadiyah. Demikian sudah disampaikan Prof Azyumardi dalam Seminar Nasional “Moderasi Keberagamaan […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *